A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar di bawahini!
1. UUD 1945, Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Indonesia adalah ....
a. negara demokrasi
c. negara hukum
b. negara monarki
d. negara kertagama
2. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam ....
a. hak azasi manusia
c. pemerintahan
b. hukum
d. Negara
3. Pengertian peraturan perundang-undangan, yaitu ....
a. hukum yang diatur oleh negara demi kepentingan masyarakat
b. hukum yang sah secara legal dan mengikat warga negara saja
c. hukum yang dibuat oleh aparatur negara untuk ditaati oleh penguasa
d. hukum yang dibuat secara tertulis yang mengatur segala sendi kehidupan
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terbagi dua. Yaitu ....
a. peraturan perundangan tingkat daerah dan tingkat provinsi
b. peraturan perundangan tingkat pusat dan tingkat daerah
c. peraturan perundangan tingkat provinsi dan tingkat pusat
d. peraturan perundangan tingkat dasar dan tingkat atas
5. Peraturan ini dibuat oleh aparatur negara dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Nama peraturan ini adalah ....
a. peraturan perundangan tingkat pusat
b. peraturan perundangan tingkat provinsi
c. peraturan perundangan tingkat daerah
d. peraturan perundangan tingkat atas
6. Manfaat peraturan perundang-undangan, kecuali ....
a. memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara
b. menjamin hak-hak warga negara
c. menjaga ketertiban di tengah masyarakat
d. mengamankan wilayah milik pribadi setiap warga Negara
Baca Juga : Soal Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Tata urutan peraturan perundang-undangan, kecuali ....
a. UUD 1945
b. peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
c. peraturan Gubernur Provinsi
d. ketetapan MPR
8. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dibuat oleh presiden jika terjadi hal-hal tertentu yang mendesak seperti di bawah ini, kecuali ....
a. DPR berhak menolak atau menerima rancangan Perpu tersebut, dengan tidak melakukan perubahan
b. perpu bisa dirubah oleh DPR
c. jika DPR telah menolak, maka Perpu tersebut harus dibatalkan
d. perpu harus diajukan oleh presiden kepada DPR dalam persidangan DPR berikutnya
9. Peraturan perundangan di tingkat pusat seperti Peraturan Lembaga Negara atau badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden adalah ....
a. peraturan menteri
b. peraturan Ditjen
c. peraturan Kepala LPND
d. peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
10. Pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah provinsi lainnya memiliki peraturan perundangan tentang larangan merokok. Jenis peraturan ini termasuk ....
a. peraturan perundangan tingkat pusat
b. peraturan perundangan tingkat daerah
c. peraturan perundangan yang berhubungan langsung dengan kehidupan pemerintah
d. peraturan perundangan yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat
Untuk selenkapnya bisa di download dibawah ini:
>>Download<<Baca Juga : Soal Ulangan Harian Kelas 5 Semester 1
